PROFIL PPID PEMBANTU DINAS Energi DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI BANTEN


Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) yang telah diundangkan pada tanggal 30 April 2008 dan berlaku efektif tanggal 30 April 2010, dilatarbelakangi oleh bergulirnya peristiwa reformasi di Indonesia sejak tahun 1998, menjadi titik balik perubahan paradigma tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance), yakni terwujudnya kepemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel dan adanya partisipasi masyarakat dalam berbagai proses perumusan kebijakan publik.

UU KIP ditujukan untuk meningkatkan kemampuan Badan Publik dalam memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat, sekaligus guna mencerdaskan masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kehadiran UU KIP memberikan penegasan bahwa keterbukaan informasi publik bukan saja merupakan bagian dari hak asasi manusia secara universal, namun juga merupakan hak konstitusional setiap warga negara, sebagaimana dinyatakan pada Pasal 28F UUD 1945 yang mengamanatkan bahwa setiap orang berhak berkomunikasi, dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya serta berhak untuk memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.   

Keterbukaan dan akuntabilitas Badan Publik menjadi semakin penting untuk dilaksanakan dalam era globalisasi, karena sudah tidak ada lagi ruang dan sekat yang membatasi akses masyarakat untuk memperoleh informasi yang seluas-luasnya. Oleh karena itu, badan publik Provinsi Banten membuka diri untuk dapat mempublikasikan informasi terkait dengan perumusan kebijakan, program dan kegiatan yang akan, sedang dan telah dilaksanakan. Demikian juga, informasi yang disampaikan masyarakat menjadi masukan bagi badan publik dalam proses perumusan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat, sehingga tercipta komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat.

Pemerintah Provinsi Banten menyambut positif revolusi keterbukaan informasi tersebut. Dalam rangka melaksanakan UU No. 14 tahun 2008 tersebut, Pemerintah Provinsi Banten telah menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) No. 16 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten. Pergub tersebut mengamanatkan dibentuknya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID dan PPID Pembantu SKPD) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten, yang ditindaklanjuti dengan menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Banten  No. 902/Kep.065.a-Distamben/2016 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPID Pembantu) di Lingkungan Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Banten. 




Twitter


Facebook