2004 UU 33 PERIMBANGAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH-PENJELASAN


PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 33 TAHUN 2004
TENTANG
PERIMBANGAN KEUANGAN
ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAHAN DAERAH

UMUM

Negara Kesatuan Republik Indonesia menyelenggarakan pemerintahan Negara dan
pembangunan nasional untuk mencapai masyarakat adil, makmur, dan merata berdasarkan
Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam rangka
penyelenggaraan pemerintahan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah
provinsi dan daerah provinsi terdiri atas daerah-daerah kabupaten dan kota. Tiap-tiap daerah
tersebut mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan
pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan
dan pelayanan kepada masyarakat.

View and Download (PDF)

Berkas Lampiran




Twitter


Facebook